Kalau ada yang bertanya, berhasilkah pemerintahan SBY melakukan pemberantasan korupsi? Jawabnya: TIDAK. Kalau ada yang ngotot mengatakan bahwa SBY sudah berhasil memberantas korupsi, maka dapat dipastikan bahwa dia seorang pecintan buta SBY. Memberantas korupsi adalah pekerjaan maha besar, yang tentu saja tidak mungkin dilakukan dalam 5 tahun pemerintahan. Dengan demikian, pertanyaan di atas adalah pertanyaan yang tidak tepat untuk mengevaluasi pemerintahan SBY. 

     Pertanyaan yang lebih tepat untuk diajukan adalah: sudahkan pemerintahan SBY memulai langkah-langkah yang tepat untuk memberantas korupsi? Jawab saya: BELUM.

     Mungkin banyak orang yang terkesima dengan kegiatan “memberantas” (sengaja saya beri tanda petik) korupsi dalam 5 tahun terakhir. Kita menyaksikan begitu banyak yang berhasil dijerat, dari berbagai kalangan. Mulai dari mantan menteri, jaksa, gubernur bank sentral, hingga besan presiden. Semua kena, tanpa pandang bulu. Wakil Presiden Jusuf Kalla pernah berujar, “Kapan ada sejarahnya koruptor diadili dan dihukum seperti sekarang ini?”

     Tak hanya itu. KPK secara demonstratif menunjukkan cara-cara baru dalam menelisik ulah koruptor. Beberapa aktivitas penyadapan telepon sukses menjerat dan mengirim koruptor ke penjara. Beberapa kasus bahkan dibongkar sampai ke akarnya seperti dalam kasus aliran dana BI ke anggota DPR, serta kasus korupsi pengalihan fungsi hutan di Sumatera Selatan.

     Semua ini membuat orang terkesima dan berkesimpulan bahwa pemerintahan SBY memang sedang melakukan perang total terhadap korupsi, sebagaimana dia janjikan di awal masa pemerintahannya. Tapi, benarkah demikian?

      Kita perlu membedakan dua hal, yaitu memberantas korupsi dan menghukum koruptor. Menghukum koruptor adalah salah satu cara untuk memberantas korupsi. Adanya koruptor yang dihukum secara psikologis akan memberi peringatan kepada orang lain untuk tidak melakukan tindakan serupa. Tapi ingat. Ini adalah salah satu cara, bukan satu-satunya cara. Yang selama ini kita saksikan adalah kegiatan menghukum koruptor. Artinya belum ada kegiatan menyeluruh dalam memberantas korupsi.

     Memberantas korupsi seharusnya meliputi penindakan dan pencegahan. Tindakan pencegahan sebenarnya jauh lebih rumit, karena hal ini akan terkait erat dengan isu reformasi birokrasi, yang lagi-lagi lalai dilaksanakan oleh pemerintahan SBY. Pencegahan korupsi seharusnya meliputi pelaksanaan fungsi pengawasan di setiap instansi pemerintah secara sistemik. KPK, sebagai ujung tombak pemberantasan korupsi, melalui seorang petingginya pernah mengeluhkan ketiadaan laporan dari Inspektorat Jenderal di tiap departemen. Tidak ada laporan tentu bukan berarti berita baik bahwa tidak ada korupsi di departemen tersebut. KPK menengarai Itjen tiap departemen sungkan melaporkan, atau bahkan terlibat dalam kegiatan korupsi.

     Untuk masalah penindakan, ada masalah besar yang juga tak tersentuh, yaitu bahwa lembaga-lembaga penegak hukum sendiri (kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan) adalah lembaga yang korup. Indeks Presepri Korupsi Transparency International Indonesia setiap tahun menempatkan kepolisian di urutan teratas, sedangkan pengadilan menempati rekor tertinggi untuk nilai transaksi suap. Sementara itu kejaksaan telah terbukti, seperti pada kasus Urip, sebagai salah satu biang jual beli perkara, yang tidak hanya melibatkan jaksa-jaksa kecil, tapi sudah menyentuh pejabat tinggi Kejaksaan Agung. Harap dicatat bahwa pada kasus Urip, hakim menyatakan dengan tegas soal keterlibatan petinggi Kejaksaan Agung.

        Artinya, selama ketiga lembaga penegak hukum tersebut tidak dibenahi secara mendasar, maka tidak ada usaha serius untuk melakukan pemberantasan korupsi melalui penegakan hukum.

       Akan halnya KPK, meski sudah berhasil menjerat banyak koruptor, sebenarnya banyak juga kasus yang tidak berhasil digarap secara tuntas. Karenanya sempat ditengarai bahwa KPK melakukan tebang pilih. Hanya koruptor yang tak lagi punya backing politik yang kuat yang berhasil diseret KPK. Contoh yang sangat menyolok adalah kasus aliran dana untuk pengangkatan Miranda Gultom sebagai Deputi Gubernur BI yang diadukan oleh Agus Condro, anggota DPR dari PDIP. Meski hasil penelusuran PPATK sudah jelas menunjukkan siapa saja penerima, serta dari mana sumber dana tersebut, langkah KPK terhenti. Tidak ada penyelidikan lebih lanjut untuk perkara ini. Demikian pula, kasus pencairan dana milik Tomy Soeharto yang ditengarai melibatkan Hamid Awaluddin dan Yusril Ihza Mahendra, juga tak tersentuh. 

       Itu baru yang terlihat di permukaan. Di bawah itu, mungkin ada ribuan kasus korupsi yang tak terendus sama sekali oleh KPK, karena keterbatasan jangkauannya. Inilah masalah utama perang melawan korupsi dengan KPK nyaris sebagai pemain tunggal. KPK sangat terbatas daya jangkaunya, sehingga tidak mungkin mampu mengejar semua kasus. Harus ada lembaga lain yang jangkauannya lebih luas, yaitu kepolisian dan kejaksaan. Kerja dua lembaga itu harus disokong oleh lembaga pengawas di setiap instansi. Semua fungsi ini tidak berjalan, dan tidak ada usaha untuk menjalankannya.

      Walhasil, kita hanya melihat pemberantasan korupsi sebagai drama politik. Gembar-gembornya cocok benar untuk digunakan sebagai pemoles muka pejabat yang hanya peduli pada satu hal: CITRA.

Hasan

http://telukjambe.wordpress.com

          Program reformasi birokrasi adalah salah satu program yang dijanjikan untuk dilaksanakan oleh SBY pada saat kampanye. Pada masa awal pemerintahannya pun, reformasi birokrasi sempat diwacanakan. Namun, lambat laun program ini hanya terdengar sayup-sayup sampai. Ini membuktikan satu hal, yang merupakan ciri khas manajemen a la SBY, yaitu muluk dalam wacana, lemah dalam implementasi. Kita ketahui bahwa birokrasi kita punya banyak masalah. Mulai dari struktur yang terlalu gemuk, tidak efisien, wewenang yang tumpang tindih, SDM yang tidak kompeten. Ujung dari semua itu adalah birokrasi yang korup. Detilnya pernah saya tulis pada masa kampanye Pemilu 2004: http://berbual.com/politik-dan-birokrasi/pemerintah-baru-dan-pembenahan-birokrasi/#more-135

           Artinya, pembenahan birokrasi setidaknya punya tiga misi: efisiensi pengelolaan negara, perbaikan kualitas layanan, serta pemberantasan korupsi. Semua itu adalah hal yang mendesak untuk dilaksanakan.

          Sayangnya nyaris semua departemen dan lembaga non departemen tidak melaksanakan program reformasi. Ingat, reformasi bukan gagal, tapi tidak pernah dimulai. Satu-satunya departemen yang melaksanakan adalah departemen keuangan, itupun hanya di Ditjen Pajak dan Ditjen Bea dan Cukai. Di Ditjen Pajak reformasi sudah relatif berhasil, sedangkan di Ditjen Bea dan Cukai masih setengah jalan. Bagi saya tiadanya minat SBY pada program reformasi birokrasi ini terutama disebabkan oleh 3 hal:

1. Tidak Mampu. Program pembenahan birokrasi adalah program yang butuh tenaga besar, konsentrasi besar, dan waktu yang lama. Model kepemimpinan SBY adalah model hit and run. Sruduk, lalu kabur lagi ke masalah lain. Kita tidak pernah melihat SBY konsentrasi penuh pada satu hal sampai tuntas. Maka program reformasi yang menghabiskan banyak waktu dan tenaga itu bukan prioritas dia.

2. Tidak Populer. SBY dalam bertindak sangat memperhatikan pengaruh tindakan dia pada citranya. Program pembenahan birokrasi tidak bisa menghasilkan citra positif secara instan. Karena itu bukan pilihan. Untuk good governance SBY sudah punya ikon, yaitu KPK. Dia mengandalkan sepak terjang KPK untuk menunjukkan bahwa dia sedang melakukan pembenahan. (Detilnya akan dibahas dalam tulisan lain berjudul Kegagalan SBY: Pemberantasan Korupsi).

3. Tidak strategis dalam rangka membangun dukungan politik. Departemen umumnya dipimpin oleh menteri-menteri yang berasal dari berbagai partai politik. Pembagian jatah menteri ini dalah trik dagang sapi SBY untuk memperoleh dukungan partai-partai. Kompensasinya, tentu tidak sekedar jatah menteri. Partai yang diwakili menterinya juga punya jatah untuk menjadikan departemen sebagai lahan untuk menggali sumber dana dari berbagai proyek. Membenahi birokrasi berarti mengganggu sumber dana partai politik pendukung SBY, yang akan berakibat menurunnya dukungan. Suatu hal yang sangat tidak diinginkan SBY.

  Salam

Hasan

http://telukjambe.wordpress.com

       Saya kadang sulit menahan ketawa melihat pola-pola komunikasi publik SBY. Ia gampang marah. Sering kita disuguhi adegan ia marah. Ia membanting bangku di sebuah sekolah. Juga memarahi Bupati dan Kapolri, serta menteri-menterinya. Itu dilakukan di depan wartawan.

       Ia juga kadang menangis. Ia menangis soal korban Lapindo. Juga menangis setelah menonton film Ayat-ayat Cinta. 

       Kala lain, dia cengeng. Kalau merasa diperlakukan secara tidak tepat, dia mengadu dan merengek. Lihatlah ketika Amien Rais bermanuver dengan isu aliran dana DKP.  Tanggapannya adalah sebuah konferensi pers cengeng, di bawah pohon. Isinya keluhan atas tingkah laku Amien terhadap SBY.

       Minggu lalu SBY kembali pasang muka cengeng. Di depan petinggi TNI dia mengeluh soal adanya petinggi TNI yang melakukan kampanye Asal Bukan S soal calon presiden. Bodohnya, keluhan itu disertai catatan kaki: Saya sih sebenarnya tidak percaya isu ini. Komentar saya: Dungu!

      Yang sedang dilakukan SBY dengan berbagai kecengengan itu adalah taktik lama, yang dulu berhasil mendongkrak popularitasnya. Yaitu pasang tampang sebagai korban kezaliman untuk meraih simpati. Cuma kali ini dia serba salah. Mau terang-terangan bicara soal petinggi TNI (yang memang sangat mungkin banyak) yang tidak suka SBY, rada sulit juga. Soalnya kalau ternyata benar dan mengkristal, alih-alih mendapat simpati, pernyataan itu bisa memicu kristalisasi perlawanan, karena SBY dianggap sudah membuka front dengan  membahasnya di depan publik. Makanya dia kasih catatan tambahan, yang membuat pernyataannya jadi sangat dungu.

    Untuk ukuran seorang pensiunan jenderal, badan gede, rada ganteng, sekaligus incumbent, taktik pasang muka sedih SBY ini benar-benar keterlaluan. Badan segitu gede, kok bisa cengeng ya. Apa karena dia memang tidak punya jualan lain, selain soal harga BBM yang dia turunkan itu? 

     Ampun deh………………..

          Ketika  Aulia Pohan ditetapkan sebagai tersangka aliran dana BI beberapa pengamat menuduh bahwa SBY mengorbankan besannya itu demi memoles citranya menjelang pemilu. Sekilas komentar ini terdengar berlebihan. Seolah tak lagi ada peluang bagi SBY untuk berbuat benar secara tulus. 

         Tapi belakangan terbukti tuduhan itu tidaklah terlalu keliru. SBY segera menjadikan hal ini sebagai barang dagangan politik melalui iklan “Katakan TIDAK pada Korupsi”. SBY memberantas korupsi tanpa pandang bulu. Besan dia saja dia seret ke pengadilan, itulah buktinya.

        Tapi, benarkah demikian? Benarkah SBY telah dengan tulus membiarkan proses hukum atas Aulia berlangsung tanpa interverensi? Belum tentu juga. Majalah TEMPO melaporkan bahwa berbagai usaha dilakukan untuk sekedar menunda penetapan Pohan sebagai tersangka. Demikian juga, berbagai usaha dilakukan untuk menunda penahanannya.

        Yang terlihat secara kasat mata adalah betapa penetapan status tersangka atas Pohan demikian lamban. Seperti dicurigai oleh TEMPO ada kemungkinan KPK menunggu dukungan psikologis dari publik, sehingga pihak-pihak yang hendak melakukan interferensi jadi tidak berkutik.

        Itulah seorang SBY. Demi citra, apapun bisa dia lakukan. 

        Pohan dan para koruptor lain sebenarnya masih bisa senang. Meski berstatus tahanan mereka bukan tahanan biasa. Melainkan tahanan elit. Dia mendapat kamar luas, dengan spring bed dan AC. Di tempat ini pula Artalita pernah di tahan. Di situlah dia mengatur kesaksian Urip.  Dan ini memang rumah tahanan elit, khusus untuk koruptor, yang tentu saja semuanya adalah orang-orang besar.

       Ape beda koruptor dengan maling ayam? Koruptor seharusnya dihukum lebih berat, tentu saja dengan tempat hukuman setara dengan maling ayam. Karena substansinya sama. Koruptor bukan maling terhormat. Menempatkan koruptor di tempat istimewa sama artinya dengan menghormati mereka. Itulah yang dilakukan pemerintah saat ini.

      Wal hasil, kita punya presiden yang munafik, berpura-pura dalam segala hal. Pura-pura memberantas korupsi, tapi pada saat yang sama memperlakukan koruptor secara istimewa.

       Katakan TIDAK? Ah, bohong.

      Acara Editoral di Metro TV tadi pagi menyoroti soal renovasi ruang kerja anggota DPR yang menghbiskan dana Rp 34 milyar. Saya bayangkan berapa banyak gedung sekolah yang bisa diperbaiki dengan dana sebesar itu. Sayangnya, seperti biasa, anggota DPR lebih mementingkan kementerengan. Ya, ini bukan soal kenyamanan. Saya pernah berkunjung ke ruangan salah satu anggota DPR. Ruangannya sangat nyaman dan representatif untuk bekerja. Renovasi, sekali lagi, hanya untuk kepentingan pemuasan nafsu anggota dewan belaka.

     Lucunya, setelah masalah ini jadi sorotan beberapa anggota cari muka dengan menolak renovasi ruangan mereka. Salah satu yang terlihat menolak adalah Ferry Mursyidan Baldan. Seperti diulas di Metro TV, ini cuma cara murahan untuk cari muka. Mereka, para anggota dewan itu sudah mafhum benar bahwa renovasi itu adalah kegiatan proyek. Kalau anggarannya sudah turun, tidak ada lagi langkah mundur. Terlebih ketika proyek sudah mulai berjalan. Jadi, menolak atau tidak, tidak mengubah apa-apa. Uang rakyat Rp 34 milyar sudah terlanjur dihamburkan.

    Kalau mereka memang serius menolak, seharusnya penolakan itu dilakukan pada saat pembahasan anggaran. Bukan pada saat tukang sudah mulai bekerja.

     Cara-cara cari muka murahan ini lebih menyakitkan lagi. Mungkin mereka, para pencari muka itu, mengira rakyat masih bisa dibodohi dengan cara-cara murahan itu. Padahal, hal-hal seperti itu bagi rakyat sudah seperti pertunjukan komedi sirkus. Dan pahlawan kesiangan itu tak lebih dari seekor badut.

7 November 2008

      Selain memanipulasi beberapa fakta iklan politik Partai Demokrat ternyata melanggar etika. Ia menggunakan logo KPK tanpa izin. Ya, jelas tanpa izin. Karena, seperti diungkapkan oleh petinggi KPK, kalaupun ada yang minta izin untuk menggunakan (logo) KPK untuk keperluan politik, pasti tidak akan diizinkan.

     Motif penggunaan logo KPK pada iklan politik sangat jelas, yaitu mengklaim hasil kerja KPK. Dalam kasus Partai Demokrat, hasil kerja KPK diklaim sebagai prestasi Presiden SBY, dan otomatis dianggap sebagai prestasi Partai Demokrat pula. Karenanya ada yang mengingatkan bahwa KPK adalah lembaga independen, yang mestinya bebas dari intervensi pemerintah. 

     Kalapnya Partai Demokrat mengklaim hasil kerja KPK tak lepas dari miskinnya prestasi Presiden SBY dalam pemberantasan korupsi. Pada lembaga pemerintah, khususnya di departemen, yang birokrasinya berada di bawah kendali presiden, tidak ada perubahan berarti. Reformasi birokrasi yang dulu dijanjikan tidak pernah dilaksanakan. Bahkan direncanakanpun tidak. Karenanya fungsi lembaga pengawasan internal yang seharusnya berperan dalam pemberantasan korupsi, tidak terlihat.

    KPK kemudian menjadi satu-satunya pemain dalam pemberantasan korupsi. Satu-satunya, karena lembaga-lembaga penegak hukum seperti kejaksaan justru jadi sasaran pembersihan KPK. Pembenahan di kejaksaan, dan juga kepolisian, sama sekali tidak terlihat.

   Dengan kata lain, Presiden SBY tidak punya prestasi signifikan dalam pemberantasan korupsi.

      Partai Demokrat mengeluarkan iklan politik di media cetak dan elektronik. Isinya data kemajuan yang berhasil dicapai selama pemerintahan Presiden SBY. Dari data yang ditampilkan iklan itu orang mungkin akan menyimpulkan bahwa pemerintah SBY adalah pemerintah yang sukses. Namun bagi saya data itu sebagian manipulatif.

1. Perekonomian tumbuh di atas 6%. Faktanya tahun pertumbuhan setiap tahun pada tahun 2004 sebesar 5,03%,  2005 5,69%, 2006 5,51%,  2007 6,32 %, dan 2008 semester pertama sebesar  6,36%. Jadi ekonomi tumbuh di atas 6% baru pada 2 tahun terakhir, bukan sepanjang masa pemerintahan SBY.

Itupun masih harus diberikan catatan tambahan. Dalam dokumen Rancangan Pembangunan Jangka Menengah disebutkan bahwa target pertumbuhan adalah 5,5% di tahun 2005, 5,7% di tahun 2006, 6,7% di tahun 2007, 7,2% di tahun 2008. Artinya pertumbuhan yang dicapai pemerintahan SBY masih jauh di bawah target yang mereka janjikan.  (Sumber Iman Sugema, TEMPO 26 Oktober 2008)

2. Tingkat pengangguran terus berkurang, sehingga tinggal 8,5% di tahun 2008. Data yang dikemukakan sudah betul. Lengkapnya adalah 10,3% (2005), 10,5% (2006), 9,8 % (2007), 8,5% (2008). Tapi lagi-lagi ini tidak sesuai janji. Janjinya adalah  9,5 % (2005), 8,9 % (2006), 7,9 % (2007), 6,6% (2008). (sumber sda)

3. Kemiskinan tinggal 15,4% di tahun 2008. Tidak ada target tahunan yang disebutkan. Namun pada akhir tahun 2009 ditargetkan angka kemiskinan turun menjadi 8,2 persen. Dengan angka kemiskinan masih di atas 15% sekarang ini, ditambah krisis ekonomi global, mustahil target 8,2% itu akan tercapai.

4. Anggaran pendidikan 20% dari APBN. Benar ini dituruti, tapi baru pada APBN 2008. Itupun setelah Majelis Konstitusi memenangkan gugatan atas APBN yang sebelumnya telah diajukan pemerintah.

5. Korupsi diberantas tanpa pandang bulu.

Pertama, perlu diluruskan dulu bahwa yang dilakukan oleh pemerintahan SBY adalah penindakan terhadap kasus-kasus korupsi, bukan pemberantasan. Pemberantasan setidaknya memiliki 2 komponen, yaitu penindakan dan pencegahan. Program pencegahan korupsi nyaris nol pada pemerintahan SBY. Pengawasan internal di berbagai lembaga pemerintah tidak berjalan. KPK mengeluh, fungsi inspektorat jenderal di setiap departemen tidak ada. Indikasinya: tidak ada kasus korupsi yang dibuka atas laporan dari inspektrorat jenderal. Reformasi birokrasi untuk membenahi pengelolaan uang negara tidak dilakukan sebagaimana mestinya. 

Kedua, penindakan atas kasus korupsi sangat pandang bulu, sehingga muncul istilah tebang pilih. Yang paling jelas adalah tidak ditindaknya Aulia Pohan, besan SBY yang terlibat kasus aliran dana Bank Indonesia. Padahal fakta persidangan atas terdakwa lain menunjukkan peran besar si Pohan dalam kasus itu. Kasus lain adalah berhentinya penyidikan atas kasus aliran dana dari Miranda Gultom di mana data-data dari intelijen keuangan menunjukkan bahwa sumber dananya berasal dari perusahaan milik Tomy Winata, salah seorang pengusaha kroni SBY. Demikian juga, kasus Jaksa Urip-Arthalita hanya terhenti pada kedua terdakwa itu, tanpa ada penyidikan lebih lanjut atas kemungkinan kejahatan dalam pembuatan keputusan yang membebaskan beberapa konglomerat hitam dari jerat hukum

Kang Hasan

Presiden Muka Tembok
Suatu ketika di bulan September diberitakan adanya perundingan antara
pemberontak Thailand Selatan (Pattani) dengan militer Thailand di
Istana Bogor dengan Jusuf Kalla sebagai mediatornya.
http://www.kompas.com/read/xml/2008/09/20/2239159/jusuf.kalla.juru.runding.thailand.selatan

Tapi sehari kemudian ada bantahan dari Departemen Luar Negeri Thailand
yang tidak mengakui telah mengirim utusan pada pertemuan itu.
http://www.kompas.com/read/xml/2008/09/23/06242052/pemerintah.thailand
.bantah.minta.pertolongan.indonesia

Bagi saya ini membingungkan. Mau apa Kalla?

Belakangan baru saya tahu duduk persoalannya. Pertama, yang berunding
mewakili pihak pemerintah memang bukan Deplu, tapi dari militer,
sebagaimana yang dijelaskan di atas. Kedua, (ini yang lebih penting)
pertemuan tadi memang dalam tahap yang masih dirahasiakan. Tak heran
kalau banyak pihak dalam pemerintahan Thailand sendiri (termasuk
Deplu) tidak tahu soal perundingan ini.
Detil masalahnya saya ketahui dari berita di TEMPO minggu lalu. Di
bagian akhir berita ini dijelaskan “blunder” yang dilakukan oleh
Juru Bicara Kepresidenan, Dino Patti Jalal. Pertemuan yang
dirahasiakan itu justru diumumkan oleh Dino, dengan mengutip hasil-
hasilnya. Tak lupa dengan penegasan bahwa Presiden telah menugaskan
Kalla untuk menjadi mediator. Padahal menurut narasumber TEMPO di
kantor Wapres, gagasan perundingan itu sama sekali tidak melibatkan
SBY.
Terus terang, saya nyaris tertawa ngakak. SBY banget, deh! Demen bener
dia mengklaim hasil kerja orang lain. Dan dalam berita di atas
disebutkan bagaimana SBY “berbagi pengalaman” soal perdamaian Aceh
dengan delegasi Thailand. Duh, presiden kita bener-bener muka tembok
alias ndak tahu malu.
Saya jadi ingat bagaimana SBY demikian getol menonjolkan diri
sebagai orang yang berperan penting dalam proses perdamaian Aceh.
http://www.indonesia-ottawa.org/information/details.php?type=news_copy&id=3020
Ia melakukan berbagai langkah guna mempromosikan dirinya.
http://www.thejakartapost.com/news/2006/10/14/president-unruffled-nobel-miss.html

Tapi semua orang tahu bahwa banyak pihak yang jauh lebih berperan, di
antaranya adalah Jusuf Kalla. Karenanya banyak pihak yang menyindir
SBY oleh polah muka temboknya itu.
http://www2.kompas.com/kompas-cetak/0610/14/opini/3025017.htm

Kali ini, peri laku ndak tahu malu itu kembali ditunjukkan oleh SBY
melalui juru bicaranya. Menurut berita di TEMPO, kelakuan Dino itu
nyaris membuat perundingan tadi gagal.

Kang Hasan