Kegagalan SBY: Reformasi Birokrasi

          Program reformasi birokrasi adalah salah satu program yang dijanjikan untuk dilaksanakan oleh SBY pada saat kampanye. Pada masa awal pemerintahannya pun, reformasi birokrasi sempat diwacanakan. Namun, lambat laun program ini hanya terdengar sayup-sayup sampai. Ini membuktikan satu hal, yang merupakan ciri khas manajemen a la SBY, yaitu muluk dalam wacana, lemah dalam implementasi. Kita ketahui bahwa birokrasi kita punya banyak masalah. Mulai dari struktur yang terlalu gemuk, tidak efisien, wewenang yang tumpang tindih, SDM yang tidak kompeten. Ujung dari semua itu adalah birokrasi yang korup. Detilnya pernah saya tulis pada masa kampanye Pemilu 2004: http://berbual.com/politik-dan-birokrasi/pemerintah-baru-dan-pembenahan-birokrasi/#more-135

           Artinya, pembenahan birokrasi setidaknya punya tiga misi: efisiensi pengelolaan negara, perbaikan kualitas layanan, serta pemberantasan korupsi. Semua itu adalah hal yang mendesak untuk dilaksanakan.

          Sayangnya nyaris semua departemen dan lembaga non departemen tidak melaksanakan program reformasi. Ingat, reformasi bukan gagal, tapi tidak pernah dimulai. Satu-satunya departemen yang melaksanakan adalah departemen keuangan, itupun hanya di Ditjen Pajak dan Ditjen Bea dan Cukai. Di Ditjen Pajak reformasi sudah relatif berhasil, sedangkan di Ditjen Bea dan Cukai masih setengah jalan. Bagi saya tiadanya minat SBY pada program reformasi birokrasi ini terutama disebabkan oleh 3 hal:

1. Tidak Mampu. Program pembenahan birokrasi adalah program yang butuh tenaga besar, konsentrasi besar, dan waktu yang lama. Model kepemimpinan SBY adalah model hit and run. Sruduk, lalu kabur lagi ke masalah lain. Kita tidak pernah melihat SBY konsentrasi penuh pada satu hal sampai tuntas. Maka program reformasi yang menghabiskan banyak waktu dan tenaga itu bukan prioritas dia.

2. Tidak Populer. SBY dalam bertindak sangat memperhatikan pengaruh tindakan dia pada citranya. Program pembenahan birokrasi tidak bisa menghasilkan citra positif secara instan. Karena itu bukan pilihan. Untuk good governance SBY sudah punya ikon, yaitu KPK. Dia mengandalkan sepak terjang KPK untuk menunjukkan bahwa dia sedang melakukan pembenahan. (Detilnya akan dibahas dalam tulisan lain berjudul Kegagalan SBY: Pemberantasan Korupsi).

3. Tidak strategis dalam rangka membangun dukungan politik. Departemen umumnya dipimpin oleh menteri-menteri yang berasal dari berbagai partai politik. Pembagian jatah menteri ini dalah trik dagang sapi SBY untuk memperoleh dukungan partai-partai. Kompensasinya, tentu tidak sekedar jatah menteri. Partai yang diwakili menterinya juga punya jatah untuk menjadikan departemen sebagai lahan untuk menggali sumber dana dari berbagai proyek. Membenahi birokrasi berarti mengganggu sumber dana partai politik pendukung SBY, yang akan berakibat menurunnya dukungan. Suatu hal yang sangat tidak diinginkan SBY.

  Salam

Hasan

http://telukjambe.wordpress.com

Gede, tapi cengeng

       Saya kadang sulit menahan ketawa melihat pola-pola komunikasi publik SBY. Ia gampang marah. Sering kita disuguhi adegan ia marah. Ia membanting bangku di sebuah sekolah. Juga memarahi Bupati dan Kapolri, serta menteri-menterinya. Itu dilakukan di depan wartawan.

       Ia juga kadang menangis. Ia menangis soal korban Lapindo. Juga menangis setelah menonton film Ayat-ayat Cinta. 

       Kala lain, dia cengeng. Kalau merasa diperlakukan secara tidak tepat, dia mengadu dan merengek. Lihatlah ketika Amien Rais bermanuver dengan isu aliran dana DKP.  Tanggapannya adalah sebuah konferensi pers cengeng, di bawah pohon. Isinya keluhan atas tingkah laku Amien terhadap SBY.

       Minggu lalu SBY kembali pasang muka cengeng. Di depan petinggi TNI dia mengeluh soal adanya petinggi TNI yang melakukan kampanye Asal Bukan S soal calon presiden. Bodohnya, keluhan itu disertai catatan kaki: Saya sih sebenarnya tidak percaya isu ini. Komentar saya: Dungu!

      Yang sedang dilakukan SBY dengan berbagai kecengengan itu adalah taktik lama, yang dulu berhasil mendongkrak popularitasnya. Yaitu pasang tampang sebagai korban kezaliman untuk meraih simpati. Cuma kali ini dia serba salah. Mau terang-terangan bicara soal petinggi TNI (yang memang sangat mungkin banyak) yang tidak suka SBY, rada sulit juga. Soalnya kalau ternyata benar dan mengkristal, alih-alih mendapat simpati, pernyataan itu bisa memicu kristalisasi perlawanan, karena SBY dianggap sudah membuka front dengan  membahasnya di depan publik. Makanya dia kasih catatan tambahan, yang membuat pernyataannya jadi sangat dungu.

    Untuk ukuran seorang pensiunan jenderal, badan gede, rada ganteng, sekaligus incumbent, taktik pasang muka sedih SBY ini benar-benar keterlaluan. Badan segitu gede, kok bisa cengeng ya. Apa karena dia memang tidak punya jualan lain, selain soal harga BBM yang dia turunkan itu? 

     Ampun deh………………..

Katakan TIDAK?

          Ketika  Aulia Pohan ditetapkan sebagai tersangka aliran dana BI beberapa pengamat menuduh bahwa SBY mengorbankan besannya itu demi memoles citranya menjelang pemilu. Sekilas komentar ini terdengar berlebihan. Seolah tak lagi ada peluang bagi SBY untuk berbuat benar secara tulus. 

         Tapi belakangan terbukti tuduhan itu tidaklah terlalu keliru. SBY segera menjadikan hal ini sebagai barang dagangan politik melalui iklan “Katakan TIDAK pada Korupsi”. SBY memberantas korupsi tanpa pandang bulu. Besan dia saja dia seret ke pengadilan, itulah buktinya.

        Tapi, benarkah demikian? Benarkah SBY telah dengan tulus membiarkan proses hukum atas Aulia berlangsung tanpa interverensi? Belum tentu juga. Majalah TEMPO melaporkan bahwa berbagai usaha dilakukan untuk sekedar menunda penetapan Pohan sebagai tersangka. Demikian juga, berbagai usaha dilakukan untuk menunda penahanannya.

        Yang terlihat secara kasat mata adalah betapa penetapan status tersangka atas Pohan demikian lamban. Seperti dicurigai oleh TEMPO ada kemungkinan KPK menunggu dukungan psikologis dari publik, sehingga pihak-pihak yang hendak melakukan interferensi jadi tidak berkutik.

        Itulah seorang SBY. Demi citra, apapun bisa dia lakukan. 

        Pohan dan para koruptor lain sebenarnya masih bisa senang. Meski berstatus tahanan mereka bukan tahanan biasa. Melainkan tahanan elit. Dia mendapat kamar luas, dengan spring bed dan AC. Di tempat ini pula Artalita pernah di tahan. Di situlah dia mengatur kesaksian Urip.  Dan ini memang rumah tahanan elit, khusus untuk koruptor, yang tentu saja semuanya adalah orang-orang besar.

       Ape beda koruptor dengan maling ayam? Koruptor seharusnya dihukum lebih berat, tentu saja dengan tempat hukuman setara dengan maling ayam. Karena substansinya sama. Koruptor bukan maling terhormat. Menempatkan koruptor di tempat istimewa sama artinya dengan menghormati mereka. Itulah yang dilakukan pemerintah saat ini.

      Wal hasil, kita punya presiden yang munafik, berpura-pura dalam segala hal. Pura-pura memberantas korupsi, tapi pada saat yang sama memperlakukan koruptor secara istimewa.

       Katakan TIDAK? Ah, bohong.