Kegagalan SBY: Pemberantasan Korupsi

      Kalau ada yang bertanya, berhasilkah pemerintahan SBY melakukan pemberantasan korupsi? Jawabnya: TIDAK. Kalau ada yang ngotot mengatakan bahwa SBY sudah berhasil memberantas korupsi, maka dapat dipastikan bahwa dia seorang pecintan buta SBY. Memberantas korupsi adalah pekerjaan maha besar, yang tentu saja tidak mungkin dilakukan dalam 5 tahun pemerintahan. Dengan demikian, pertanyaan di atas adalah pertanyaan yang tidak tepat untuk mengevaluasi pemerintahan SBY. 

     Pertanyaan yang lebih tepat untuk diajukan adalah: sudahkan pemerintahan SBY memulai langkah-langkah yang tepat untuk memberantas korupsi? Jawab saya: BELUM.

     Mungkin banyak orang yang terkesima dengan kegiatan “memberantas” (sengaja saya beri tanda petik) korupsi dalam 5 tahun terakhir. Kita menyaksikan begitu banyak yang berhasil dijerat, dari berbagai kalangan. Mulai dari mantan menteri, jaksa, gubernur bank sentral, hingga besan presiden. Semua kena, tanpa pandang bulu. Wakil Presiden Jusuf Kalla pernah berujar, “Kapan ada sejarahnya koruptor diadili dan dihukum seperti sekarang ini?”

     Tak hanya itu. KPK secara demonstratif menunjukkan cara-cara baru dalam menelisik ulah koruptor. Beberapa aktivitas penyadapan telepon sukses menjerat dan mengirim koruptor ke penjara. Beberapa kasus bahkan dibongkar sampai ke akarnya seperti dalam kasus aliran dana BI ke anggota DPR, serta kasus korupsi pengalihan fungsi hutan di Sumatera Selatan.

     Semua ini membuat orang terkesima dan berkesimpulan bahwa pemerintahan SBY memang sedang melakukan perang total terhadap korupsi, sebagaimana dia janjikan di awal masa pemerintahannya. Tapi, benarkah demikian?

      Kita perlu membedakan dua hal, yaitu memberantas korupsi dan menghukum koruptor. Menghukum koruptor adalah salah satu cara untuk memberantas korupsi. Adanya koruptor yang dihukum secara psikologis akan memberi peringatan kepada orang lain untuk tidak melakukan tindakan serupa. Tapi ingat. Ini adalah salah satu cara, bukan satu-satunya cara. Yang selama ini kita saksikan adalah kegiatan menghukum koruptor. Artinya belum ada kegiatan menyeluruh dalam memberantas korupsi.

     Memberantas korupsi seharusnya meliputi penindakan dan pencegahan. Tindakan pencegahan sebenarnya jauh lebih rumit, karena hal ini akan terkait erat dengan isu reformasi birokrasi, yang lagi-lagi lalai dilaksanakan oleh pemerintahan SBY. Pencegahan korupsi seharusnya meliputi pelaksanaan fungsi pengawasan di setiap instansi pemerintah secara sistemik. KPK, sebagai ujung tombak pemberantasan korupsi, melalui seorang petingginya pernah mengeluhkan ketiadaan laporan dari Inspektorat Jenderal di tiap departemen. Tidak ada laporan tentu bukan berarti berita baik bahwa tidak ada korupsi di departemen tersebut. KPK menengarai Itjen tiap departemen sungkan melaporkan, atau bahkan terlibat dalam kegiatan korupsi.

     Untuk masalah penindakan, ada masalah besar yang juga tak tersentuh, yaitu bahwa lembaga-lembaga penegak hukum sendiri (kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan) adalah lembaga yang korup. Indeks Presepri Korupsi Transparency International Indonesia setiap tahun menempatkan kepolisian di urutan teratas, sedangkan pengadilan menempati rekor tertinggi untuk nilai transaksi suap. Sementara itu kejaksaan telah terbukti, seperti pada kasus Urip, sebagai salah satu biang jual beli perkara, yang tidak hanya melibatkan jaksa-jaksa kecil, tapi sudah menyentuh pejabat tinggi Kejaksaan Agung. Harap dicatat bahwa pada kasus Urip, hakim menyatakan dengan tegas soal keterlibatan petinggi Kejaksaan Agung.

        Artinya, selama ketiga lembaga penegak hukum tersebut tidak dibenahi secara mendasar, maka tidak ada usaha serius untuk melakukan pemberantasan korupsi melalui penegakan hukum.

       Akan halnya KPK, meski sudah berhasil menjerat banyak koruptor, sebenarnya banyak juga kasus yang tidak berhasil digarap secara tuntas. Karenanya sempat ditengarai bahwa KPK melakukan tebang pilih. Hanya koruptor yang tak lagi punya backing politik yang kuat yang berhasil diseret KPK. Contoh yang sangat menyolok adalah kasus aliran dana untuk pengangkatan Miranda Gultom sebagai Deputi Gubernur BI yang diadukan oleh Agus Condro, anggota DPR dari PDIP. Meski hasil penelusuran PPATK sudah jelas menunjukkan siapa saja penerima, serta dari mana sumber dana tersebut, langkah KPK terhenti. Tidak ada penyelidikan lebih lanjut untuk perkara ini. Demikian pula, kasus pencairan dana milik Tomy Soeharto yang ditengarai melibatkan Hamid Awaluddin dan Yusril Ihza Mahendra, juga tak tersentuh. 

       Itu baru yang terlihat di permukaan. Di bawah itu, mungkin ada ribuan kasus korupsi yang tak terendus sama sekali oleh KPK, karena keterbatasan jangkauannya. Inilah masalah utama perang melawan korupsi dengan KPK nyaris sebagai pemain tunggal. KPK sangat terbatas daya jangkaunya, sehingga tidak mungkin mampu mengejar semua kasus. Harus ada lembaga lain yang jangkauannya lebih luas, yaitu kepolisian dan kejaksaan. Kerja dua lembaga itu harus disokong oleh lembaga pengawas di setiap instansi. Semua fungsi ini tidak berjalan, dan tidak ada usaha untuk menjalankannya.

      Walhasil, kita hanya melihat pemberantasan korupsi sebagai drama politik. Gembar-gembornya cocok benar untuk digunakan sebagai pemoles muka pejabat yang hanya peduli pada satu hal: CITRA.

 

Hasan

http://telukjambe.wordpress.com

Pahlawan Kesiangan

      Acara Editoral di Metro TV tadi pagi menyoroti soal renovasi ruang kerja anggota DPR yang menghbiskan dana Rp 34 milyar. Saya bayangkan berapa banyak gedung sekolah yang bisa diperbaiki dengan dana sebesar itu. Sayangnya, seperti biasa, anggota DPR lebih mementingkan kementerengan. Ya, ini bukan soal kenyamanan. Saya pernah berkunjung ke ruangan salah satu anggota DPR. Ruangannya sangat nyaman dan representatif untuk bekerja. Renovasi, sekali lagi, hanya untuk kepentingan pemuasan nafsu anggota dewan belaka.

     Lucunya, setelah masalah ini jadi sorotan beberapa anggota cari muka dengan menolak renovasi ruangan mereka. Salah satu yang terlihat menolak adalah Ferry Mursyidan Baldan. Seperti diulas di Metro TV, ini cuma cara murahan untuk cari muka. Mereka, para anggota dewan itu sudah mafhum benar bahwa renovasi itu adalah kegiatan proyek. Kalau anggarannya sudah turun, tidak ada lagi langkah mundur. Terlebih ketika proyek sudah mulai berjalan. Jadi, menolak atau tidak, tidak mengubah apa-apa. Uang rakyat Rp 34 milyar sudah terlanjur dihamburkan.

    Kalau mereka memang serius menolak, seharusnya penolakan itu dilakukan pada saat pembahasan anggaran. Bukan pada saat tukang sudah mulai bekerja.

     Cara-cara cari muka murahan ini lebih menyakitkan lagi. Mungkin mereka, para pencari muka itu, mengira rakyat masih bisa dibodohi dengan cara-cara murahan itu. Padahal, hal-hal seperti itu bagi rakyat sudah seperti pertunjukan komedi sirkus. Dan pahlawan kesiangan itu tak lebih dari seekor badut.

Dua Kapolri, Satu Lakon

7 November 2008

        ”New broom sweeps clean”. Seperti hendak melakonkan makna pepatah itu, Kapolri yang baru dilantik, Bambang Hendarso Danuri melakukan gerak cepat untuk unjuk kinerja. Ia mencanangkan program pemberantasan preman. Dimulai dari 5 Polda, aksi pemberantasan preman ini diperintahkan untuk dilakukan di semua Polda. 

       Hal yang sama juga dilakukan pendahulunya. Ketika baru dilantik, Sutanto juga melakukan gebrakan. Waktu itu yang jadi korban labrakannya adalah perjudian. Tak jelas benar bagi saya apakah pilihan Bambang Hendarso untuk memerangi preman saat ini karena program gebrakan pendahulunya itu sudah berhasil membasmi perjudian, atau dia cuma sekedar mencoba tampil beda. Ya, bagi kita memang tak jelas bagaimana pencapaian Sutanto dalam perang anti judinya dulu. Saya khawatir program gebrakan Kapolri baru ini berakhir sama, yaitu tak jelas juga.

Masih Soal Iklan Partai Demokrat

      Selain memanipulasi beberapa fakta iklan politik Partai Demokrat ternyata melanggar etika. Ia menggunakan logo KPK tanpa izin. Ya, jelas tanpa izin. Karena, seperti diungkapkan oleh petinggi KPK, kalaupun ada yang minta izin untuk menggunakan (logo) KPK untuk keperluan politik, pasti tidak akan diizinkan.

     Motif penggunaan logo KPK pada iklan politik sangat jelas, yaitu mengklaim hasil kerja KPK. Dalam kasus Partai Demokrat, hasil kerja KPK diklaim sebagai prestasi Presiden SBY, dan otomatis dianggap sebagai prestasi Partai Demokrat pula. Karenanya ada yang mengingatkan bahwa KPK adalah lembaga independen, yang mestinya bebas dari intervensi pemerintah. 

     Kalapnya Partai Demokrat mengklaim hasil kerja KPK tak lepas dari miskinnya prestasi Presiden SBY dalam pemberantasan korupsi. Pada lembaga pemerintah, khususnya di departemen, yang birokrasinya berada di bawah kendali presiden, tidak ada perubahan berarti. Reformasi birokrasi yang dulu dijanjikan tidak pernah dilaksanakan. Bahkan direncanakanpun tidak. Karenanya fungsi lembaga pengawasan internal yang seharusnya berperan dalam pemberantasan korupsi, tidak terlihat.

    KPK kemudian menjadi satu-satunya pemain dalam pemberantasan korupsi. Satu-satunya, karena lembaga-lembaga penegak hukum seperti kejaksaan justru jadi sasaran pembersihan KPK. Pembenahan di kejaksaan, dan juga kepolisian, sama sekali tidak terlihat.

   Dengan kata lain, Presiden SBY tidak punya prestasi signifikan dalam pemberantasan korupsi.