”New broom sweeps clean”. Seperti hendak melakonkan makna pepatah itu, Kapolri yang baru dilantik, Bambang Hendarso Danuri melakukan gerak cepat untuk unjuk kinerja. Ia mencanangkan program pemberantasan preman. Dimulai dari 5 Polda, aksi pemberantasan preman ini diperintahkan untuk dilakukan di semua Polda.
Hal yang sama juga dilakukan pendahulunya. Ketika baru dilantik, Sutanto juga melakukan gebrakan. Waktu itu yang jadi korban labrakannya adalah perjudian. Tak jelas benar bagi saya apakah pilihan Bambang Hendarso untuk memerangi preman saat ini karena program gebrakan pendahulunya itu sudah berhasil membasmi perjudian, atau dia cuma sekedar mencoba tampil beda. Ya, bagi kita memang tak jelas bagaimana pencapaian Sutanto dalam perang anti judinya dulu. Saya khawatir program gebrakan Kapolri baru ini berakhir sama, yaitu tak jelas juga.
Pilihan kedua Kapolri tadi bagi saya menyisakan sebuah tanda tanya besar. Mengapa judi? Mengapa preman? Ketika Sutanto naik jadi Kapolri, apakah perjudian sudah demikian marak sehingga penanganannya perlu jadi prioritas? Apakah memberantas premanisme juga perlu jadi prioritas utama saat ini? Bagaimana dengan pembenahan internah di tubuh Polri?
Hasil survey Global Corruption Baromoeter Transparency International (TI) tahun 2007 menunjukkan bahwa Polri adalah lembaga yang dinilai paling korup. Terhadap hasil ini Polri bukannya berbenah diri, tapi justru sibuk mencari-cari kesalahan TI. Padahal bagi anggota masyarakat, korupnya lembaga kepolisian itu sudah demikian telanjang.
Dalam suasana seperti itu, lagi-lagi pertanyaan kita adalah, mengapa premanisme yang dijadikan prioritas? Mengapa tidak membenahi tubuh sendiri?
Premanisme memang meresahkan. Tak ada yang membantah itu. Tapi langkah Kapolri ini adalah ulangan dari berbagai program serupa di masa lalu. Ketimbang memerangi premanisme, langkah ini lebih cocok disebut memerangi preman. Dilakukan secara insidental, setelah itu sepi. Akar persoalannya sama sekali tidak pernah disentuh. Saat operasi mungkin banyak preman yang berhasil dijaring. Tapi setelah itu situasi akan kembali seperti semula. Bak menebas padang ilalang, dua tiga hari kemudian ilalang akan bersemi kembali.
Bagaimana dengan pembenahan internal? Sempat diberitakan di KOMPAS bahwa Kapolri juga memerintahkan jajarannya untuk membasmi praktik pungli. Tapi bagaimana langkah-langkahnya? Tidak jelas.
Ketika baru dilantik, Kapolda Jawa Barat berlakon sama. Dia bilang kepada jajarannya: Jangan pernah setori saya! Itu menunjukkan tekadnya untuk melakukan pembersihan. Saya, ketika itu, bersikap skeptis. Tekad atau niat baik saja tidak pernah cukup. Harus ada kejelasan program. Itu yang tidak pernah diungkapkan oleh Kapolda, dan sampai sekarang memang tidak terlihat apa tindakan sistematis sebagai implementasi dari tekadnya tadi.
Bagi saya, langkah-langkah Sutanto maupun Bambang Hendarso ini hanya menunjukkan satu hal, bahwa mereka tidak punya keinginan yang cukup untuk membenahi Polri. Ini seirama kendang dengan atasan mereka, yaitu Presiden SBY, yang bertekad membasmi korupsi dan melakukan pembenahan birokrasi, tapi hingga detik ini tak terlihat wujud nyata dari tekad itu.
