Masih Soal Iklan Partai Demokrat

      Selain memanipulasi beberapa fakta iklan politik Partai Demokrat ternyata melanggar etika. Ia menggunakan logo KPK tanpa izin. Ya, jelas tanpa izin. Karena, seperti diungkapkan oleh petinggi KPK, kalaupun ada yang minta izin untuk menggunakan (logo) KPK untuk keperluan politik, pasti tidak akan diizinkan.

     Motif penggunaan logo KPK pada iklan politik sangat jelas, yaitu mengklaim hasil kerja KPK. Dalam kasus Partai Demokrat, hasil kerja KPK diklaim sebagai prestasi Presiden SBY, dan otomatis dianggap sebagai prestasi Partai Demokrat pula. Karenanya ada yang mengingatkan bahwa KPK adalah lembaga independen, yang mestinya bebas dari intervensi pemerintah. 

     Kalapnya Partai Demokrat mengklaim hasil kerja KPK tak lepas dari miskinnya prestasi Presiden SBY dalam pemberantasan korupsi. Pada lembaga pemerintah, khususnya di departemen, yang birokrasinya berada di bawah kendali presiden, tidak ada perubahan berarti. Reformasi birokrasi yang dulu dijanjikan tidak pernah dilaksanakan. Bahkan direncanakanpun tidak. Karenanya fungsi lembaga pengawasan internal yang seharusnya berperan dalam pemberantasan korupsi, tidak terlihat.

    KPK kemudian menjadi satu-satunya pemain dalam pemberantasan korupsi. Satu-satunya, karena lembaga-lembaga penegak hukum seperti kejaksaan justru jadi sasaran pembersihan KPK. Pembenahan di kejaksaan, dan juga kepolisian, sama sekali tidak terlihat.

   Dengan kata lain, Presiden SBY tidak punya prestasi signifikan dalam pemberantasan korupsi.